![]() |
KPK Lakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
KALBAR.SATUSUARA.CO.ID (PALU) - Wakil
Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),
Johanis Tanak menegaskan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) hendaknya menjadi garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana
Korupsi.
Hal tersebut disampaikan Johanis
Tanak pada kegiatan sosialisasi peran dan kinerja APH dan APIP dalam pencegahan
dan pemberantasan korupsi di Hotel Best Western Coco Kota Palu, Sulawesi Tengah
pada hari Kamis
(7 Desember 2023).
Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hendaknya menjadi garda terdepan dalam
pencegahan tindak pidana korupsi. Sinergitas antara APIP dengan Aparat Penegak
Hukum (APH) sangat penting agar kasus tindak pidana korupsi di Indonesia bisa
terminimalisir.
Tanak
mengatakan APIP tidak perlu takut saat menjalankan tugas dan fungsinya.
“Permasalahan
kita sekarang ini, APIP masih berada di bawah pemerintah daerah. Sehingga
ketika melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, ada kemungkinan
pejabat APIP akan tergusur dari jabatannya,” terang Tanak.
Tanak
juga mengatakan bahwa persoalan korupsi di Indonesia semakin memburuk dimana
banyak pejabat berubah menjadi penjahat. Hal ini dibuktikan dengan semakin
banyaknya pejabat negara yang ditangkap atas tindak pidana korupsi.
“Dibutuhkan
pejabat dan penyelenggara negara yang bersih, dan bertanggungjawab. Jangan kita
ambil uang rakyat dan menambah penderitaan rakyat. Kami (KPK) tidak segan-segan
akan menangkap siapapun dia, tidak pandang bulu,” tegasnya.
Berdasarkan
data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulteng,
realisasi investasi di Bumi Tadulako sejak Januari–September 2023 tercatat
sebesar Rp83,61 triliun.
Dari
angka ini, Sulteng masuk dalam empat besar provinsi dengan realisasi tertinggi
di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hingga akhir tahun ini,
DPMPTSP Sulteng memproyeksikan nilai realisasi investasi akan berada di angka
Rp111,68 triliun.
Gubernur
Sulteng Rusdy Mastura mengapresiasi sosialisasi yang menghadirkan pimpinan KPK
tersebut sehingga bawahannya tetap berada di jalur yang benar dan tetap
komitmen untuk menjauhi tindak pidana korupsi.
“Sulteng
ini adalah daerah tertinggal. Saya berusaha meningkatkan PAD demi kemakmuran
rakyat saya. Jadi mari kita bangun daerah ini dan tidak korupsi,” tegasnya. (Sumber : Humas KPK-RI).
Editor : Ahmad
Social Footer