KALBAR.SATUSUARA.CO.ID
(CILACAP) - Berasapnya Kilang BBM di Cilacap patut
dipertanyakan dan didesak transparansi hasil penyelidikan, apakah terkait
Pertamax oplosan atau bukan.
Menanggapi peristiwa ini, Anggota
Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, menyatakan keprihatinannya dikutip salah satu
media nasional.
Selain itu, masyarakat juga
diimbau agar tidak terburu-buru mengaitkan kebakaran ini dengan isu dugaan
pengoplosan BBM Pertalite ke Pertamax yang sebelumnya ramai diberitakan
Sementara Kaukus Muda Anti
Korupsi (KAMAKSI) menyoroti berbagai persoalan di Pertamina yang memicu
keresahan publik, mulai dari dugaan mafia Pertamax, pengoplosan BBM, hingga
kebakaran kilang Cilacap
Skandal Mega Korupsi senilai
Rp193,7 triliun yang terungkap dinilai merugikan negara dan menciderai
kepercayaan rakyat.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko
Priyoski, menegaskan bahwa skandal ini mencerminkan buruknya tata kelola dan
lemahnya pengawasan di Pertamina.
"Presiden Prabowo mengusung
semangat efisiensi anggaran, tapi justru tercoreng oleh praktik korupsi
besar-besaran di Pertamina. Sudah saatnya Presiden memberi perhatian khusus,
bahkan jika perlu mencopot jajaran direksi dan komisaris Pertamina jika mereka
tidak selaras dengan visi Asta Cita," tegasnya.
KAMAKSI mengapresiasi langkah
Kejaksaan Agung dalam mengungkap skandal korupsi yang melibatkan tata kelola
minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Namun, KAMAKSI menekankan bahwa
pengusutan tak boleh berhenti pada sembilan tersangka.
"Harus dibongkar dugaan
kongkalikong tingkat dewa ini! Audit investigasi aliran Fee Oplosan Pertamax
harus transparan, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan elite politik,"
desak Joko.
Pertamax Oplosan dan Kerugian
Publik
Publik juga mempertanyakan dugaan
pencampuran Pertamax dengan BBM lain. Penjelasan Pertamina yang membantah
oplosan Ron 90 dengan Ron 92 dinilai tak menjawab substansi permasalahan.
Kejagung telah mengungkap bahwa
praktik korupsi ini terjadi dalam rentang 2018–2023, dengan kerugian negara
pada 2023 mencapai Rp193,7 triliun.
"Kami meminta Pertamina
bertanggung jawab kepada masyarakat. Mereka yang selama ini membeli Pertamax
dengan kesadaran bahwa subsidi BBM harus tepat sasaran, ternyata dirugikan.
Bentuk tanggung jawab moral bisa
dengan menurunkan harga BBM sebagai kompensasi ke rakyat," ujar Aktivis
KAMAKSI.
Kebakaran Kilang Cilacap dan
Dugaan Residu Oplosan
Kebakaran di Kilang Pertamina
Cilacap pada Kamis (27/2/2025) semakin memperkuat dugaan adanya praktik oplosan
BBM. KAMAKSI mendesak investigasi mendalam terhadap residu yang terbakar di
lokasi.
Apakah itu residu Pertalite,
Pertamax, atau oplosan? Publik berhak tahu kebenarannya," ujar aktivis
yang akrab disapa Jojo.
KAMAKSI menyerukan agar Kejaksaan
Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mabes Polri menegakkan hukum tanpa
pandang bulu. Bravo atas Kinerja Kejagung, KPK dan Mabes Polri selama ini
mengungkap kasus-kasus korupsi di Tanah Air.
"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa tebang pilih, sekalipun langit runtuh!" pungkasnya.* (tim liputan).
Social Footer