PHK Massal dan Pajak Naik 250 Persen, Gelombang Protes di Pati Memanas

PHK Massal dan Pajak Naik 250 Persen, Gelombang Protes di Pati Memanas

KALBAR.SATUSUARA.CO.ID (PATI)– Gelombang kritik terhadap Bupati Pati, Sudewo, semakin menguat. Setelah menuai protes besar akibat kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 Persen, kini Sudewo kembali menjadi sorotan usai memberhentikan 220 pegawai honorer RSUD RAA Soewondo Pati tanpa memberikan pesangon.

 

Kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini diumumkan pihak manajemen rumah sakit pada Agustus 2025. Para mantan pegawai mengaku hanya menerima manfaat Jaminan Hari Tua (JMO) dari BPJS Ketenagakerjaan, tanpa pesangon atau kompensasi lain, meski sebagian telah mengabdi puluhan tahun.

 

Salah seorang korban PHK, Ruha, yang sudah bekerja di RSUD Soewondo selama 20 tahun, menyampaikan kekecewaannya.

 

“Kami diberhentikan tanpa pesangon, tanpa pengalihan kerja, dan tanpa penghargaan. Padahal kami sudah lama mengabdi,” ujarnya, dikutip dari Suaracom.

 

Ratusan eks pegawai tersebut berencana bergabung dalam aksi demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 yang digalang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mengembalikan pekerjaan atau memberikan hak-hak yang layak.

 

Gelombang protes ini terjadi hanya beberapa minggu setelah kontroversi kenaikan PBB-P2 sebesar 250 Persen yang memicu penolakan luas. Kebijakan pajak tersebut bahkan memaksa intervensi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 

Dalam rapat evaluasi, Pemkab Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak dan mengembalikan tarif ke besaran tahun 2024, serta menjanjikan pengembalian kelebihan pembayaran kepada warga.

 

Meski demikian, pembatalan pajak tak meredakan kemarahan publik. Sejumlah tokoh masyarakat menilai gaya kepemimpinan Sudewo terlalu terburu-buru mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.

 

Dengan aksi demonstrasi besar yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang, situasi politik di Pati diperkirakan memanas. Unjuk rasa ini diyakini akan menjadi momen krusial yang menentukan arah hubungan antara pemerintah daerah dan warganya, di tengah desakan sebagian pihak agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. (tim Liputan).

 

Editor : Herman