 |
| Bupati Sujiwo: Benteng Perlindungan Rakyat |
KALBAR.SATUSUARA.CO.ID (PONTIANAK) - Pada
paruh pertama tahun 2025, dunia pendidikan di Kalimantan Barat berada dalam
suasana keprihatinan mendalam. Sebuah kasus memilukan mencuat ke ruang publik
dan mengguncang nurani bersama, yakni peristiwa perundungan (bullying) terhadap
seorang siswa di MTs Al-Raudhatul Islamiyah.
Kejadian tersebut dilaporkan
terjadi pada 14 Juli 2025 dan dengan cepat menyebar luas melalui media sosial,
khususnya WhatsApp.
Dalam cuplikan video yang viral,
terlihat jelas seorang oknum guru menyampaikan bahwa seorang siswa harus turun
kelas lantaran belum melunasi pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS).
Fakta yang kemudian terungkap
menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki tunggakan sebesar Rp350.000,00 yang
diwajibkan dibayarkan saat pengambilan rapor. Peristiwa ini bukan sekadar
pelanggaran administratif, tetapi telah melukai rasa keadilan dan kemanusiaan,
terutama karena terjadi di lingkungan pendidikan—ruang yang semestinya aman,
ramah, dan mendidik karakter generasi penerus bangsa.
Kasus ini mengguncang hati Bupati
Kubu Raya, Sujiwo, S.E., M.Sos—akrab disapa Pak Jiwo. Di tengah gelombang
kekecewaan dan kemarahan publik, Bupati Sujiwo tampil sebagai pemimpin yang
sigap, berpihak, dan tidak bersembunyi di balik prosedur birokrasi yang kaku.
Sejak kasus tersebut mencuat, ia
segera memerintahkan jajarannya, termasuk dinas pendidikan dan pihak terkait,
untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Tidak berhenti di sana, ia juga
menginstruksikan agar pendampingan psikologis diberikan kepada korban dan
keluarganya.
Lebih jauh, Bupati Sujiwo
menginisiasi pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, pihak sekolah,
serta perwakilan orang tua siswa. Ia bahkan turun langsung menyambangi kediaman
siswa tersebut di Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Tindakan ini menegaskan bahwa
kepemimpinan sejati tidak hanya hadir di ruang rapat, tetapi juga di tengah
luka dan kegelisahan rakyat.
Dalam langkah yang mencerminkan
empati dan keberanian moral, Bupati Sujiwo tidak hanya menanggung seluruh biaya
pendidikan siswa korban perundungan, tetapi juga menyerahkan bantuan dana
pribadi sebesar Rp15.900.000,00 kepada pihak madrasah.
Dana tersebut digunakan untuk
melunasi tunggakan biaya pendidikan seluruh siswa MTs Al-Raudhatul Islamiyah
yang tercatat berjumlah 106 orang. Sikap ini mengantarkan dirinya mendapat
julukan dari masyarakat sebagai “Bupati Pelindung Dan Pengayom Rakyat.”
Kasus ini seharusnya menjadi
titik tolak pembenahan sistem pendidikan yang lebih manusiawi—memanusiakan
manusia—serta berkeadilan sosial. Respons cepat dan tegas yang ditunjukkan
Bupati Sujiwo merupakan wujud nyata benteng perlindungan bagi rakyat kecil.
Ia berdiri di barisan rakyat,
bukan di balik meja kekuasaan. Ia hadir bukan semata sebagai pejabat
administratif, melainkan sebagai pelindung hak-hak warga, khususnya anak-anak
sebagai simbol masa depan daerah.
Kita patut menyadari bahwa
perundungan di sekolah bukan sekadar persoalan perilaku individu, tetapi
mencerminkan krisis nilai dan lemahnya sistem pengawasan. Langkah-langkah
Bupati Sujiwo mencerminkan prinsip kepemimpinan progresif yang berpihak pada
keadilan sosial.
Anak-anak bukanlah angka
statistik dalam laporan pendidikan, melainkan jiwa-jiwa muda yang harus
dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis, terlebih jika dilakukan oleh
pihak yang seharusnya menjadi teladan.
Di saat banyak pemimpin memilih
bersikap aman dan bungkam dalam menghadapi isu sensitif, Bupati Sujiwo justru
tampil berani dan tegas. Dalam dirinya, kita melihat wajah kepemimpinan yang
dibutuhkan rakyat hari ini: pemimpin yang tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi
juga menegakkan keadilan dengan hati nurani.
Kasus ini semoga menjadi
pembelajaran kolektif bagi seluruh sektor publik yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat—pendidikan, kesehatan, maupun layanan umum lainnya. Lebih
dari itu, semoga keberanian dan kepekaan Bupati Sujiwo menjadi inspirasi bagi kepala
daerah lain di Indonesia.
Menjadi pemimpin berarti menjadi
benteng perlindungan rakyat, terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya.
Bagi Sujiwo, kekuasaan bukanlah
alat untuk menjaga jarak dengan rakyat, melainkan sarana untuk mendekap mereka
yang paling membutuhkan perlindungan. Ketika anak-anak bangsa tidak lagi merasa
aman di sekolah, dan suara rakyat kecil terpinggirkan dalam lorong kebijakan,
maka pemimpin sejati adalah mereka yang turun tangan—bukan hanya sebagai
pengambil keputusan, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Model
kepemimpinan inilah yang disebut excellence in leadership (White, 1986).
Kita membutuhkan lebih banyak
pemimpin seperti Bupati Sujiwo. Pemimpin yang tidak sekadar hadir dalam
seremoni dan pidato, tetapi juga hadir dalam luka dan tangis warga. Pemimpin
hebat bukan pencari panggung, melainkan sosok yang mampu:
(1) menciptakan ruang keadilan,
(2) mendobrak prosedur birokrasi
yang tidak relevan, dan
(3) berdiri di barisan terdepan
untuk membela rakyat—sebagaimana ditegaskan Ross (1988).
Semoga kisah ini menyadarkan kita
bahwa keberanian, empati, dan ketegasan bukanlah kelemahan dalam politik,
melainkan inti dari kepemimpinan sejati (Thomas, 2006; Kouzes & Posner,
2011).
Dan semoga pula, sosok pemimpin
seperti Bupati Jiwo terus lahir dan menyebar dari tingkat kabupaten, kota,
provinsi, hingga nasional. Pemimpin hebat adalah mereka yang berani berkata
kepada publik:
“Saya hadir untuk rakyat. Saya
adalah benteng perlindungan mereka.”
Penulis : Dr.
Erdi, M.Si
Yustinus Rudiyanto, S.Pd., M.Pd.,
M.Sos
Dosen FISIP Universitas
Tanjungpura
Referensi
Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2011). Credibility: How Leaders Gain and Lose It; Why People Demand It. Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
Social Footer